Cilegon, sebagai salah satu kawasan industri vital di Indonesia, terus berpacu dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Namun, laju industrialisasi ini sering kali diiringi oleh risiko lingkungan yang tinggi, terutama terkait pengelolaan limbah dan sanitasi. Ketika pemerintah menerapkan kebijakan ekstrem yang bertujuan mengatur atau membatasi aktivitas industri, dampak yang ditimbulkan tidak hanya terasa di sektor ekonomi, tetapi juga langsung memengaruhi kondisi sanitasi industri secara keseluruhan. HAKLI (Asosiasi Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia) Cilegon menyoroti bahwa kebijakan yang terlalu reaktif atau tergesa-gesa dapat menimbulkan masalah baru yang kompleks alih-alih menyelesaikan masalah lingkungan yang ada.

Yang dimaksud dengan kebijakan ekstrem adalah regulasi yang diterapkan secara mendadak, dengan batasan yang sangat ketat, atau tanpa proses sosialisasi dan transisi yang memadai bagi pelaku usaha. Misalnya, penetapan standar baku mutu limbah cair yang tiba-tiba diperketat secara drastis atau kewajiban penggunaan teknologi pengolahan limbah tertentu dalam waktu singkat. Niatnya adalah untuk melindungi lingkungan dan kesehatan masyarakat Cilegon. Namun, tanpa pertimbangan realistis terhadap kapasitas industri, kebijakan tersebut berpotensi memicu perilaku “jalan pintas” di kalangan industri yang tertekan. Alih-alih mengolah limbah sesuai prosedur, beberapa industri mungkin memilih cara ilegal atau tidak standar, yang justru memperburuk kondisi sanitasi industri dan mencemari lingkungan.

Dampak langsung dari kebijakan ekstrem ini terhadap sanitasi industri Cilegon bisa sangat merugikan. Industri yang tidak mampu memenuhi standar mendadak ini mungkin terpaksa mengurangi atau menghentikan operasional, yang berimplikasi pada masalah ekonomi dan ketenagakerjaan. Yang lebih penting dari sudut pandang HAKLI, adalah potensi penurunan kualitas pengawasan sanitasi. Ketika industri berjuang untuk bertahan, alokasi dana untuk perawatan fasilitas pengolahan air limbah (Wastewater Treatment Plant) dan pelatihan tenaga Sanitarian internal bisa dikurangi. Hal ini menciptakan lingkaran setan: niat kebijakan untuk menyehatkan lingkungan justru mengakibatkan penurunan kualitas sanitasi industri secara praktis di lapangan.

HAKLI Cilegon mendesak bahwa setiap kebijakan ekstrem yang berkaitan dengan lingkungan harus didasarkan pada audit kesehatan lingkungan yang mendalam dan harus melibatkan dialog terbuka dengan sektor industri. Solusi bukan hanya pada pengetatan standar, tetapi pada pemberian insentif bagi industri yang berinvestasi pada teknologi ramah lingkungan, serta dukungan teknis untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan sanitasi industri. Sanitarian yang bekerja di sektor industri harus memiliki keahlian mutakhir dalam mengoperasikan dan memelihara sistem sanitasi canggih.

Selain limbah cair, sanitasi industri juga mencakup pengelolaan limbah padat B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dan kebersihan area kerja. Kebijakan ekstrem juga harus mempertimbangkan efeknya pada rantai pasokan dan pengolahan limbah B3. Jika kapasitas fasilitas pengolah limbah B3 tidak mampu menampung volume yang dihasilkan, penumpukan limbah berbahaya di lingkungan pabrik bisa menjadi ancaman kesehatan yang signifikan bagi pekerja dan masyarakat sekitar.