Penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan kadar sulfur tinggi merupakan salah satu isu lingkungan dan kesehatan paling mendesak di Indonesia. Ketika dibakar, sulfur dalam BBM melepaskan gas sulfur dioksida (SO₂) dan partikel halus ke atmosfer, menciptakan polusi udara yang berbahaya. Ancaman yang ditimbulkan oleh BBM Sulfat Tinggi ini sangat serius, memengaruhi kualitas udara yang kita hirup dan keseimbangan ekosistem alam.

Dampak langsung dari BBM Sulfat Tinggi terasa pada kesehatan manusia, khususnya sistem pernapasan. Paparan SO₂ dapat menyebabkan iritasi pada hidung, tenggorokan, dan saluran pernapasan, serta memperburuk kondisi bagi penderita asma, bronkitis, dan penyakit paru-paru lainnya. Partikel halus (PM2.5) yang terbentuk dari SO₂ dapat menembus jauh ke dalam paru-paru, memicu penyakit pernapasan akut hingga kanker, bahkan meningkatkan risiko kematian.

Bagi ekosistem alam, BBM Sulfat Tinggi adalah penyebab utama hujan asam. Gas SO₂ yang dilepaskan ke udara bereaksi dengan uap air membentuk asam sulfat, yang kemudian jatuh bersama air hujan. Hujan asam ini meningkatkan keasaman tanah dan perairan, merusak hutan, dan mengancam kehidupan akuatik seperti ikan dan tumbuhan air. Ini mengganggu rantai makanan dan keseimbangan ekosistem secara menyeluruh.

Selain itu, tingginya kandungan sulfur pada BBM juga berdampak negatif pada kinerja mesin kendaraan. Pembakaran sulfur dapat membentuk kerak pada ruang bakar, katup, dan injektor, mengganggu efisiensi pembakaran dan mengurangi performa mesin. Ini berarti kendaraan tidak hanya menjadi kurang efisien tetapi juga menghasilkan emisi yang lebih berbahaya, termasuk bagi lingkungan.

Untuk mengatasi ancaman dari BBM Sulfat Tinggi, regulasi dan transisi ke bahan bakar dengan kadar sulfur yang lebih rendah sangatlah krusial. Banyak negara telah mengadopsi standar Euro 4 atau Euro 5 yang menetapkan batas kadar sulfur sangat rendah (misalnya, 50 ppm atau bahkan 10 ppm). Indonesia secara bertahap juga menuju ke arah ini, namun implementasinya memerlukan komitmen kuat.

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki PR besar dalam mengimplementasikan kebijakan yang lebih ketat. Ini termasuk mendorong penyediaan BBM berkualitas tinggi, meningkatkan kapasitas kilang minyak untuk desulfurisasi, serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya penggunaan bahan bakar rendah sulfur.