Masalah pengelolaan sampah di Indonesia seringkali berakhir pada Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang overload, menimbulkan masalah lingkungan dan kesehatan serius. Namun, di tengah tantangan ini, muncul solusi berbasis komunitas yang revolusioner: Bank Sampah. Institusi sosial-ekonomi ini beroperasi layaknya bank konvensional, di mana “nasabah” (masyarakat) menabung sampah anorganik yang telah dipilah, dan sebagai imbalannya, mereka menerima uang atau manfaat lain yang dicatat dalam buku tabungan. Peran Bank Sampah sangat vital sebagai jembatan yang menghubungkan limbah rumah tangga dengan industri daur ulang, mengubah paradigma sampah dari masalah menjadi sumber daya bernilai ekonomi. Model ini secara langsung memberdayakan masyarakat untuk terlibat aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Secara fundamental, Peran Bank Sampah adalah menumbuhkan budaya pilah sampah dari sumbernya. Sistem ini menciptakan insentif ekonomi bagi rumah tangga untuk memisahkan sampah organik dan anorganik. Sampah anorganik yang disetorkan (seperti botol plastik PET, kardus, dan besi) memiliki harga jual yang bervariasi tergantung jenisnya, di mana harga ini ditetapkan secara transparan. Sebagai contoh konkret, pada data harga setoran Bank Sampah “Mandiri Hijau” per tanggal 1 Oktober 2025, harga jual untuk sampah plastik jenis PET yang bersih ditetapkan sebesar Rp 3.500 per kilogram, sementara kertas kardus dihargai Rp 1.800 per kilogram. Transaksi ini biasanya dilakukan pada hari dan jam tertentu, misalnya setiap Sabtu pagi pukul 09.00 hingga 11.00 WIB, yang menciptakan rutinitas positif di tengah masyarakat.

Lebih dari sekadar jual-beli, Peran Bank Sampah dalam konteks ekonomi sirkular adalah memastikan bahan baku daur ulang berkualitas tinggi tersedia secara berkelanjutan bagi industri. Sampah yang dipilah dengan baik memiliki nilai ekonomis yang jauh lebih tinggi dan proses daur ulangnya membutuhkan energi yang lebih sedikit. Di tingkat daerah, keberadaan bank sampah ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah setempat. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bogor, misalnya, melalui Kepala Seksi Pengelolaan Sampah, Ibu Kartika Sari, S.E., M.Si., menyatakan pada sebuah wawancara pers di kantor DLH pada 12 Agustus 2024, bahwa target pengurangan sampah yang masuk ke TPA bisa ditingkatkan hingga 30% jika 50% rumah tangga di kota tersebut aktif menjadi nasabah bank sampah. Peningkatan angka partisipasi ini menjadi indikator keberhasilan program.

Dampak sosial dari bank sampah juga tidak dapat diabaikan. Ia menjadi motor penggerak komunitas dan sarana edukasi lingkungan yang efektif. Banyak bank sampah menginisiasi program inovatif, seperti mengubah saldo tabungan menjadi premi BPJS Kesehatan, dana pendidikan, atau bahkan pinjaman modal usaha kecil. Inovasi ini mengubah pandangan masyarakat terhadap sampah secara radikal, dari sesuatu yang menjijikkan menjadi sumber kesejahteraan. Dengan demikian, bank sampah telah membuktikan diri sebagai model yang holistik—tidak hanya mengurangi volume sampah di TPA, tetapi juga meningkatkan pendapatan masyarakat dan menanamkan kesadaran kolektif terhadap pentingnya keberlanjutan lingkungan.